PENATAAN KELURAHAN DI KOTA SAMARINDA

STUDI KASUS DI KECAMATAN LOA JANAN ILIR, PALARAN DAN SAMARINDA SEBERANG

  • Aji Ratna Kusuma Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
  • Bambang Irawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
  • Mohammad Taufik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
  • Rusdiansyah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda
  • Zhikry Fitrian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Keywords: development disparity, regional arrangement, urbang village

Abstract

Development disparity between districts needs more attention from the Samarinda City Government. This can be seen from the uneven distribution of the population between urban areas. Structuring or formation of new urban villages needs to be done to bring the government closer to the community, to cut bureaucracy that is too long, and to optimize public services. This study aims to determine whether the Districts of Palaran, Samarinda Seberang, and Loa Janan Ilir have met the requirements for urban village planning. This study was conducted by collecting field data in accordance with the administrative requirements specified in the regulation. Based on the results of the analysis it can be concluded that the regional spatial planning in Palaran Subdistrict, Samarinda Seberang Subdistrict and Loa Janan Ilir Subdistrict, in general, have fulfilled the specified requirements, however, there are some requirements that do not meet the requirements especially in the area indicator.

References

BPKAD Kota Samarinda. (2018). Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda. Samarinda: BPKAD Kota Samarinda.

BPS Kota Samarinda. (2019). Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2019. Samarinda: BPS Kota Samarinda

Kementerian Dalam Negeri. (2006). Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Pemerintah Kota Samarinda. (2004). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda. (2004). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam Wilayah Kota Samarinda.

Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Samodera, Wibawa. (2011). Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Published
2020-06-22
Section
Articles