Main Article Content

Abstract

Inovasi dan daya saing merupakan bagian penting yang tidak dapat dilepaskan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat daya saing merupakan salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kota, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Namun demikian, suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi. Sehingga hal tersebut akan membedakan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Kota Samarinda telah tumbuh berkembang menjadi tidak hanya pusat pemerintahan, tapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, politik, bisnis, hiburan, perdagangan, serta pendidikan. Namun demikian, Kota Samarinda sampai saat ini belum memiliki acuan sistem inovasi daerah yang terintegrasi. Pada sisi lain, peraturan perundangan mengamanatkan adanya suatu sistem inovasi daerah yang terintegrasi. Sehingga Kota Samarinda perlu menguatkan sistem inovasi Kota Samarinda dengan model SIDa terintegrasi. Hasil penelitian ini menawarkan beberapa langkah strategis dalam menguatkan SIDa Kota Samarinda. Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian ini dan dengan teknik analisis SWOT diharapkan dapat membantu menentukan arah kebijakan SIDa Kota Samarinda. Dari hasil SWOT didapat Strategi Turn Around (O-W). Sehingga secara jelas arah kebijakan yang perlu diambil adalah segera mewujudkan SIDa dengan mengambil momentum kebijakan penguatan SIDa yang ada dengan terus mendorong potensi unggulan daerah pada sektor industri, perdagangan, dan jasa, ditambah dengan sektor transportasi dan komunikasi yang juga naik mendorong daya saing daerah. Namun demikian, pada sisi lain arah kebijakan SIDa harus mulai mendorong dan meningkatkan seluruh OPD untuk bisa bekerja menggunakan model kolaborasi lintas unit, agar seluruh komponen dalam SIDa dapat bergerak sinergis dengan hasil yang optimal. Pada akhirnya penelitian mengenai strategi penguatan SIDa di Kota Samarinda ini dihasilkan sebagai salah satu alternatif kebijakan yang bisa digunakan terhadap inovasi yang saat ini tersebar agar lebih sinergis dan terintegrasi dan dapat mendukung program-program dan beragam peraturan terkait lainnya di Kota Samarinda.

Keywords

potensi daerah; daya saing daerah ; Sistem Inovasi Daerah ( SIDa); strategi

Article Details

References

  1. Bahuet, Christophe and Sopacua, Juliaty Ansye. (2018). SDGs di Indonesia:2018 dan Setelah
  2. itu.https://www.thejakartapost.com/news/2018/03/19/sdgs-indonesia-2018-and-beyond.
  3. html, diunduh pada tanggal 15 Oktober 2018.
  4. Bappeda. (2016). RPJMD Kota Samarinda. Samarinda.
  5. Bappenas. (2015). National Urban Development Policy. Directorate of Urban and Rural
  6. Affairs.
  7. BPS Kota Samarinda. (2016). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda Tahun 2016.
  8. Samarinda.
  9. BPS Kota Samarinda. (2017). Indikator Ekonomi Kota Samarinda 2017. Samarinda.
  10. BPS Kota Samarinda. (2018). Kota Samarinda Dalam Angka 2018. Samarinda.
  11. Dwiyanto, Agus. (2014). Inovasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia. Lembaga Administrasi
  12. Negara Republik Indonesia. http://inovasi.lan.go.id/uploads/download/1447259027
  13. _Prof-Dr-Agus-Dwiyanto-MPA---Inovasi-Birokrasi-kelas-Dunia.pptx.,di unduh pada
  14. tanggal 15 Oktober 2018.
  15. Freeman, C. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lessons From Japan.
  16. London: Pinter Publisher.
  17. Huda, Miftakhul dan Santoso, Eko Budi. (2014). Pengembangan Daya Saing Daerah
  18. Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Potensi Daerahnya. Jurnal Teknik
  19. Pomits,3(2), C81-C86.
  20. Kastelle, Tim & Potts, Jason & Dodgson, Mark. (2009). The Evolution of Innovation Systems,
  21. Presented at the Summer Conference, June 17-19, 2009. Denmark: Copenhagen Business
  22. School.
  23. Kementerian Dalam Negeri. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011
  24. tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam
  25. Negeri dan Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sekretariat Menteri Dalam Negeri.
  26. Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Dalam Negeri. (2012). Peraturan Bersama
  27. Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri
  28. Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan
  29. Sistem Inovasi Daerah.
  30. Lundvall, B-A. (ed). (1992). National Systems in Innovation: Towards a Theory of Innovation
  31. and Interactive Learning. London: Pinter Publishers.
  32. Metcalfe, S. (1995). The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and
  33. Evolutionary Perspectives, in P. Stoneman (ed), Handbook of the Economics of
  34. Innovation and Technological Change. Oxford. UK: Blackwell Publishers.
  35. Nelson, R.R. (ed). (1993). National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford
  36. University Press.
  37. Nisak, Zuhrotun, (2013). Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. Jurnal
  38. Ekbis Vol 9 No 2 Tahun 2013. Universitas Islam Lamongan.
  39. OECD. (1997). National Innovation Systems. Paris: Clearance Centre, Inc.
  40. Pearce, John A & Robinson, Robinson Jr, Richard B. (1998). Strategic Management,3rd ed.
  41. USA: Richard D. Irwin, Illions.
  42. Pemerintah Indonesia. (2002) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
  43. Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  44. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran
  45. Negara Republik Indonesia Nomor 4219. Jakarta : Sekretariat Negara.
  46. Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite
  47. Inovasi Nasional. Jakarta : Sekretariat Negara.
  48. Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
  49. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
  50. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
  51. diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
  52. atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran
  53. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
  54. Republik Indonesia Nomor 5679). Jakarta : Sekretariat Negara.
  55. Pemerintah Kota Samarinda. (2015). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015
  56. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-
  57. 2025. Samarinda : Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
  58. Pemerintah Kota Samarinda. (2016). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016
  59. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
  60. Samarinda : Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
  61. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual
  62. Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian
  63. dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43,
  64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497). Jakarta : Sekretariat
  65. Negara.
  66. Pereira, A.C and Romero, F. (2017). A Review of the Meaning and the Implications of the
  67. Industry 4.0 Concept. Procedia Manufacturing Journal Vol 13, pp. 1206-1214, Elsevier
  68. B.V.
  69. Potts, J. (2000). The New Evolutionary Microeconomics. Edward Elgar: Cheltenham.
  70. Robin, Enora and Acuto, Michele. (2018). Global Urban Policy and the Geopolitics of Urban
  71. Data. Political Geography Journal Vol 66. Pp. 76-87, Elsevier Ltd.
  72. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.08.013.
  73. Seidel, Uwe & Muller, Lysann & Kocker, Gerd Meier Zu & Filho, Guajarino de Araujo. A
  74. New Approach for Analysing National innovation System in Emerging and Developing
  75. Countries. Industry & Higher Education Journal, 27(4), August 2013, pp. 279-285, doi:
  76. 10.5367/ihe.2013.0159.
  77. Taufik, Tatang A. (2005). Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan.
  78. Jakarta: BPPT.
  79. Zuhal. (2008). Kekuatan Daya Saing Indonesia: Mempersiapkan Masyarakat Berbasis
  80. Pengetahuan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.